Periset Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana memandang ganjil perkataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masalah aparatur tidak boleh menangani pemerintahan. Karena, katanya, peristiwa korupsi masih umum terjadi di Indonesia.
“ICW merekomendasikan ke Bapak Tito Karnavian supaya menyaksikan data KPK. Semenjak 2004 sampai 2022, minimal ada 178 kepala wilayah diolah hukum oleh KPK,” kata Kurnia pada Kamis, 26 Januari 2023.
Atas dasar itu, Kurnia berasa aneh perkataan itu dapat dilemparkan oleh pemerintahan lewat Mendagri. Dia menjelaskan penegakan hukum yang bagus malah akan memberikan keuntungan semua warga Indonesia sebab bisa terlepas dari korupsi.
“Maka dari itu, sudut pandang Tito Karnavian perlu dan penting untuk dilempengkan,” tutur ia lewat pesan tercatat.
Kurnia menjelaskan perkataan bekas Kapolri itu justru malah dapat menghalangi pembangunan dalam negeri. Karena, ia menyitir konsiderans huruf a UU Tipikor yang menyebutkan korupsi malah menghalangi pembangunan nasional.
“Dari sana, nalar yang betul ialah bila ingin pembangunan berjalan dengan baik karena itu penegakan hukum harus dipertingkat baik penangkalan atau pengusutan,” tutur ia.
Disamping itu, Kurnia memandang perkataan itu dapat memberikan indikasi ada disparitas yang besar di antara petinggi dengan warga dalam sektor penegakan hukum. Walau sebenarnya, ia menjelaskan semestinya jika merujuk undang-undang semuanya orang sama di mata hukum.
“Jadi tidak ada pilih kasih apa saja kedudukannya walau ia kepala wilayah atau presiden sekalinya jangan ada tindakan khusus,” kata Kurnia.
Awalnya, Mendagri Tito Karnavian minta ke aparatur penegak hukum supaya tidak boleh menyelidik atau panggil kepala wilayah. Masalahnya menurutnya, hal itu dapat mengusik proses pembangunan di wilayah.
“Janganlah sampai ketakutan kepala wilayah ke APH (aparatur penegak hukum) karena diundang, diundang, lidik (penyidikan), diundang, lidik, moril akan jatuh,” kata Tito dalam sambutannya di rapat koordinir inspektorat wilayah semua Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
Direktur Pusat Study Konstitusi Kampus Andalas Feri Amsari memandang perkataan Tito itu tidak benar diucap seorang petinggi. Karena, katanya, hal tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya sikap permisif pada petinggi yang lakukan korupsi.
“Ganjil ada pengakuan petinggi semacam itu. Kesannya seperti tidak pahami akar dari semangat antikorupsi atau memang ingin melegalkan sikap koruptif,” tutur ia saat dikontak Tempo.
Kata KPK, jika nilai index pemahaman korupsi 34 ini ialah buah dari kita yang terasa nyaman dengan keadaan saat ini tanpa inovasi.
Transparency International Indonesia menyebutkan pengurangan Index Pemahaman Korupsi pada 2022 sebagai jumlah paling mencolok semenjak zaman reformasi.
Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, menjelaskan client-nya ditanyakan beberapa pertanyaan terhitung mengonfirmasi beberapa nama pebisnis
Proses penyeleksian terbuka Sekda DKI sudah selesai. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan tiga nama calon Sekda sudah diberikan ke Mendagri.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan tiga nama calon Sekda DKI sudah diberikan ke Mendagri. Seperti apakah background mereka?
Lukas Enembe jadi terdakwa dalam kasus suap beberapa project pembangunan di Papua.
Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso mengatakan Said Aqil jadi subyek korban dalam praktek korupsi di Unila.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan tiga nama calon Sekretaris Wilayah (Sekda) telah ada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk seterusnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekitar 15 orang personil Polri tergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka sudah jalani rangkaian tingkatan penyeleksian
Polri sudah mengirim 15 orang personil menjadi penyidik di Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) sepanjang 4 tahun di depan
