Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mempersiapkan peruntukan dana sejumlah Rp 25,01 triliun dari Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) untuk memberikan dukungan penyeleksian umum serempak atau pemilu serempak di tahun 2024. Bujet itu datang dari APBN tahun bujet 2022 dan 2023.
Tetapi angka itu, menurut Sri Mulyani, saat ini masih memiliki sifat sementara karena peruntukan untuk tahun bujet 2024 masih juga dalam penghitungan. “Bujet untuk Pemilu kami siapkan mencukupi dan pasti masih tetap dengan arif,” ucapnya pada acara “Kuliah Umum media Indonesia” yang diawasi secara online di Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023.
Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Persyaratan yang Diperlukan dan Rintangannya di tengah Pergolakan Global?
Dia lalu menguraikan bujet Rp 25,01 triliun itu akan didistribusikan ke Komisi Penyeleksian Umum atau KPU, Tubuh Pengawas Penyeleksian Umum (Bawaslu), dan kementerian/instansi. Bujet paling besar sebesar Rp 15,49 triliun untuk KPU, Rp 6,91 triliun untuk Bawaslu, dan sebesar Rp 2,61 triliun untuk kementerian/instansi.
Adapun pemilu serempak di tahun 2024 itu akan dituruti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Acara ini diharap semuanya masuk ke tempat persaingan politik untuk tawarkan ke bangsa dan rakyat sebuah masa datang Indonesia dengan tata urus yang bagus dan beberapa pilihan peraturan yang bagus.
Agenda PON 2024 Bersamaan dengan Tahun Pemilu, Bagaimana Lanjutannya?
Pemilu, kata Sri Mulyani, sebagai bentuk dari mekanisme demokrasi yang telah setujui oleh Indonesia. Oleh karenanya, ketidaksamaan didalamnya harus dapat ditampung dalam sebuah demokrasi yang bagus dan harus dijaga bersama.
Sri Mulyani mengatakan, sebenarnya di tahun ini juga Indonesia telah masuk tahun politik yang semestinya jadi usaha memperdalam demokrasi dan memperkuat persatuan bangsa.
“Karena ini ialah negara kita, besar dan kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, bergantung dari kita,” tutur Sri Mulyani. “Jangan sampai mempersalahkan seseorang, saksikan kita, benahi kita.”
Sri Mulyani juga percaya dalam pemilu kelak tiap faksi ingin masih tetap jaga persatuan dan kesatuan untuk rayakan acara pesta demokrasi supaya Indonesia dapat maju, dan bukan kebalikannya inginkan perang demokrasi.
Turuti informasi terbaru dari Tempo di Google News, click di sini.
Informasi Seterusnya
Airlangga Berjumpa Wakil Pertama Menteri Malaysia, Apa yang Diulas?
4 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Persyaratan yang Diperlukan dan Rintangannya di tengah Pergolakan Global?
Agenda PON 2024 Bersamaan dengan Tahun Pemilu, Bagaimana Lanjutannya?
BRI Bidik Distribusikan KUR Rp 207 Triliun di 2023
Ekonomi Terbaru: Performa Export Paling tinggi, Serikat Karyawan Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Lewat IPO
Hutang Pemerintahan Menembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Suka Berutang
Masalah Pemilu 2024, Rektor Unissula: Angkatan Y dan Z Akan Memimpin
Ekonom yang Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam ungkap persyaratan calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI. Apa sajakah?
Bagaiaman penerapan Minggu Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh yang bersamaan dengan tahun Pemilu.
BRI pada 2023 ini mendapatkan peruntukan Credit Usaha Rakyat atau KUR sejumlah Rp 207 triliun. BRI loyalitas untuk salurkannya selama setahun ini.
Informasi ekonomi dan usaha terbaru. Dimulai dari performa export yang moncer sampai penampikan privatisasi PT PGE.
Hutang Indonesia menembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrument hutang dibutuhkan untuk tutup minus bujet yang telah disepakati DPR.
Angkatan Y dan gen Z yang makin sadar politik dan akan memimpin pemilu 2024, apakah benar demikian?
Jokowi akan mendatangi pucuk Hari Jurnalis Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pengakuannya 5 tahun akhir masalah jurnalis di Indonesia.
Presiden Jokowi akan mendatangi pucuk Hari Jurnalis Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Dia awalnya berbicara masalah kebebasan jurnalis mendekati pemilu.
Sunak mengharap dapat penuhi janji-janjinya dan mengganti nasib partai saat sebelum pemilu tahun depannya
Kemenkeu mengatakan minus pajak dan rasio hutang Indonesia masuk ke barisan yang lumayan baik di dunia.
