Beberapa ratus Kepala Dusun yang bergabung dalam Perkumpulan Aparat Pemerintahan Dusun Semua Indonesia (Pabdesi) melangsungkan tindakan demo di muka Gedung DPR, Selasa minggu kemarin, 17 Januari 2023, kemarin.
Mereka menuntut supaya pemerintahan dan DPR RI mengoreksi Undang-Undang Nomor enam tahun 2014 pasal 39 mengenai Dusun supaya periode kedudukan Kepala Dusun yang sebelumnya enam tahun jadi sembilan tahun per masa.
Ini memunculkan pertanyaan, berapakah upah kades hingga mereka menuntut kedudukannya diperpanjang? Berikut penuturannya.
Dusun jadi daerah administrasi paling kecil dalam negara mempunyai peranan penting. Piranti dusun mempunyai keterkaitan langsung dengan warga, baik lewat kenaikan kualitas servis atau performa secara individual. Hingga kesejahteraan kades, sekretaris dusun, dan piranti dusun yang lain direalisasikan lewat pemberian penghasilan tetap tiap bulannya.
Merilis dari situs sah BPK RI, besaran upah yang diterima kades, sekretaris dusun, dan piranti dusun yang lain ditata dalam Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Peralihan Ke-2 atas Ketentuan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Ketentuan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Dusun.
Ferdy Sambo Ketekan Saksikan Video Trending yang Memvisualisasikan Dianya Dilakukan Mati
Pendapatan rutin itu dikasih ke kades, sekretaris dusun, dan piranti dusun yang lain. Pendapatan itu dibujetkan dalam Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD) Dusun yang mengambil sumber dari Peruntukan Dana Dusun atau ADD. Besaran penghasilan tetap yang diterima tiap status berbeda. Berikut pendapatan rutin kades, sekretaris dusun, dan piranti dusun yang lain menurut pasal 81 ayat 2:
1. Besaran pendapatan rutin kades sedikitnya Rp. 2.426.640.000 sama dengan 120 % dari upah dasar karyawan negeri sipil kelompok IIa.
2. Besaran pendapatan rutin sekretaris dusun sedikitnya Rp. 2.224.420 sama dengan 110 % dari upah dasar karyawan negeri sipil kelompok ruangan IIa.
3. Besaran pendapatan rutin piranti dusun yang lain sedikitnya Rp. 2.022.200 sama dengan 100 % dari upah dasar karyawan negeri sipil kelompok IIa.
Ketentuan berkaitan penetapan besaran pendapatan rutin kades, sekretaris dusun, dan piranti dusun yang lain itu berlaku semenjak Januari 2020. Pencairan pendapatan rutin untuk kades dan piranti dusun yang lain diputuskan oleh bupati atau wali kota.
APBD dusun memutuskan berbelanja dusun untuk digunakan pada beberapa kebutuhan dusun. Baik keperluan operasional dusun, atau pendapatan piranti dusun.
Berbelanja dusun yang dipakai untuk memodali pendapatan rutin dan sokongan kades dan pirantinya sejumlah 30 % dari keseluruhan keseluruhnya. Ditambah lagi sokongan dan operasional Tubuh Pembicaraan Dusun atau BPD.
Ekstensi periode kedudukan kades sebagai sisi dari inspirasi yang berada di tengah warga yang terbuka diulas oleh DPR.
PAN mengatakan akan menimbang faedah dan mudharat dari ekstensi periode kedudukan kades.
ICW mendapati minimal ada tiga permasalahan bila saran ekstensi periode kedudukan kades difasilitasi.
Beberapa pengkritik menjelaskan team polisi khusus seperti ini condong memakai strategi-taktik kekerasan.
Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai calon presiden calon wakil presiden pada Pemilihan presiden 2024
Menjelang penentuan Perpu Cipta Kerja ditetapkan oleh DPR RI, beberapa ribu pekerja kembali akan lakukan tindakan periode besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 kedepan.
Hasto menyebutkan periodisasi periode kedudukan kades seringkali alami peralihan.
Walaupun telah tercipta lama, banyak pakar tidak dapat pastikan kapan sebenarnya dusun tercipta dan memulai mengatur kehidupan warga.
Seorang masyarakat namanya Eliadi Hilir ajukan tuntutan material pada UU Dusun yang atur periode kedudukan kades ke Mahkamah Konstitusi
Ony turut menentang tuduhan PDIP memobilisasi kades untuk mengumandangkan kedudukan sembilan tahun.
