Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) memberikan perhitungan data Info hasil analitis ke Kementerian Keuangan. Data itu satu diantaranya berisi info tentang beberapa kasus tindak pidana pencucian uang.
“Perhitungan itu sebagai daftar semua document Info Hasil Analitis dan jumlahnya nilai nominal yang diindikasi berkaitan dengan TPPU seperti tercantum pada data individu masing-masing kasus yang sudah kami berikan sepanjang periode waktu 2009-2023,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana lewat info tercatat pada Senin, 13 Maret 2023.
Dari Minyak Kelapa sampai Lidah Buaya Ahli Bagi Langkah Menangani Kemerahan pada Muka
Terbaru: Mahfud MD dan Sri Mulyani Diundang Kembali ke DPR masalah Rp 349 T, Rafael Alun Geret Karyawan Pajak Yang lain ke KPK
Dia menyebutkan lembaganya dan Kemenkeu terus tingkatkan koordinir dan kerjasama untuk memudahkan pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang.
“PPATK akan lakukan beberapa langkah kolaboratif yang efisien untuk pengatasan semua info yang sudah dikatakan” kata Ivan.
Disamping itu, Ivan menyebutkan koordinir dengan Kementerian Keuangan itu tidak terkait dengan desas-desus tertentu seperti kasus Rafael Alun Trisambodo. Dia menjelaskan koordinir itu sebagai jadwal teratur yang sudah dilakukan di antara PPATK dan Kementerian Keuangan.
RUU Perampasan Asset Kurang Perkembangan, Ketua BEM Unpad: Kebutuhan DPR ke Mana?
“Dengan teratur PPATK dan Kemenkeu selalu bekerjasama dalam melakukan fungsi dan tugas kita masing-masing, tidak hanya terbatas pada rumor tertentu saja,” tutur ia.
Ivan menginginkan ada koordinir data dengan Kementerian Keuangan itu dapat mempermudah pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang nanti. Dia menambah hal tersebut bisa juga membuat Kementerian Keuangan dapat jadi lebih akuntabel kembali pada bekerja.
“Pengatasan data dan pemenuhan keinginan info dari Kementerian Keuangan RI oleh PPATK, selalu kami utamakan terutamanya dalam rencana menolong akseptasi negara,” tutur ia.
Awalnya, Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebutkan transaksi bisnis ganjil di Kementerian Keuangan sebesar Rp 300 triliun bukan korupsi tetapi sangkaan tindak pidana pencucian uang. Dia menyebutkan transaksi bisnis itu mengikutsertakan 467 karyawan di Kemenkeu semenjak 2009-2023.
“Bukan korupsi, (tetapi) pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dibanding korupsi, tetapi tidak ngambil uang negara,” kata Mahfud dalam temu jurnalis yang ditayangkan saluran YouTube sah Kemenkopolhukam, Jumat 10 Maret 2023.
Mahfud koreksi asumsi yang tersebar dalam masyarakat jika penemuan transaksi bisnis menyangsikan di Kemenkeu sejumlah Rp300 triliun itu sebagai hasil penyimpangan uang pajak.
“Apa lagi dipikir ngambil uang pajak, itu tidak, bukan itu. Kemungkinan ngambil uang pajaknya sedikit, kelak akan diselidik,” katanya.
Walau begitu, Mahfud mengatakan faksinya sudah ambil contoh tujuh dari 197 kasus yang disampaikan. Sesudah dihitung diketemukan dari 7 kasus itu telah memunculkan sangkaan TPPU sejumlah Rp60 triliun.
Opsi Editor: Selainnya Wahono Saputro, KPK Jadwalkan Verifikasi LHKPN Andhi Pramono
Informasi Seterusnya
Keutamaan Pemakaian Car Seat untuk Anak Saat Mudik Lebaran
1 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Terbaru: Mahfud MD dan Sri Mulyani Diundang Kembali ke DPR masalah Rp 349 T, Rafael Alun Geret Karyawan Pajak Yang lain ke KPK
RUU Perampasan Asset Kurang Perkembangan, Ketua BEM Unpad: Kebutuhan DPR ke Mana?
Jokowi Dorong RUU Perampasan Asset Selekasnya Ditetapkan DPR
Terbawa Kasus Rafael Alun, Raffi Ahmad Ungkapkan Sumber Kekayaannya
Buntut Kasus Rafael Alun, Beberapa Karyawan Pajak Dicheck KPK Mulai Hari Ini
Komisi III DPR Panggil Mahfud MD sampai Sri Mulyani Minggu Depan, Meminta Keterangan Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T
Referensi Informasi
RUU Perampasan Asset Kurang Perkembangan, Ketua BEM Unpad: Kebutuhan DPR ke Mana?
15 menit yang lalu
KPK Pastikan Pencabutan Endar Priantoro Disetujui Lima Pimpinan
1 jam yang lalu
Kemenlu Ungkapkan 4 Modus Perdagangan Orang yang Menangkap Karyawan Migran
2 jam yang lalu
Musuh Moeldoko, Ketua Partai Demokrat se-Indonesia Serempak Kunjungi Pengadilan
3 jam yang lalu
Jokowi Bagi BLT ke Pedagang di Pasar Johar dan Rawamangun Pagi Ini
4 jam yang lalu
Ahli Nilai Konsolidasi Besar Susah Diwujudkan karena Kebentur Penetapan Capres-Cawapres
6 jam yang lalu
Dito Mahendra Taruh 15 Puncak Senjata Api, Polri: Dapat Dijatuhi hukuman Seumur Hidup
15 jam yang lalu
AHY sampai Moeldoko Angkat Berbicara Masalah Claim Bukti Baru di PK Kasus Kup Partai Demokrat
16 jam yang lalu
9 dari 15 Puncak Senjata Punya Dito Mahendra Tidak Mempunyai Document
17 jam yang lalu
Golkar Menyambut Baik Bila PDIP Akan Tergabung dengan Konsolidasi Besar
18 jam yang lalu
Terbaru: Mahfud MD dan Sri Mulyani Diundang Kembali ke DPR masalah Rp 349 T, Rafael Alun Geret Karyawan Pajak Yang lain ke KPK
27 menit yang lalu
Komisi III DPR akan panggil Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan masalah transaksi bisnis ganjil di Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun.
RUU Perampasan Asset Kurang Perkembangan, Ketua BEM Unpad: Kebutuhan DPR ke Mana?
38 menit yang lalu
Ketua BEM Unpad sayangkan ulasan RUU Perampasan Asset hasil tindak pidana kurang perkembangan. Dia memperkirakan DPR runduk pimpinan partai politik dan oligarki.
Jokowi Dorong RUU Perampasan Asset Selekasnya Ditetapkan DPR
42 menit yang lalu
Menurut Jokowi, karena ada UU Perampasan Asset karena itu aparatur penegak hukum semakin lebih gampang dalam menangani pidana korupsi.
Terbawa Kasus Rafael Alun, Raffi Ahmad Ungkapkan Sumber Kekayaannya
1 jam yang lalu
Raffi Ahmad memperjelas jika dianya tidak mengenal dengan Rafael Alun dan mengatakan sumber kekayaannya asal dari usaha keras di jagat hiburan.
Buntut Kasus Rafael Alun, Beberapa Karyawan Pajak Dicheck KPK Mulai Hari Ini
1 jam yang lalu
Selesai Rafael Alun jadi terdakwa dan ditahan, sekarang beberapa karyawan pajak mulai dicheck KPK.
Komisi III DPR Panggil Mahfud MD sampai Sri Mulyani Minggu Depan, Meminta Keterangan Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T
2 jam yang lalu
Komisi III DPR akan panggil Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Ivan Yustiavandana untuk menerangkan transaksi bisnis ganjil sebesar Rp 349 triliun.
Rafael Alun Gunakan Rompi Tahanan KPK, Kenapa Warna Oranye?
3 jam yang lalu
KPK meredam Rafael Alun sesudah pengecekan di Gedung Merah Putih, pada Senin, 3 April 2023. Dia kenakan rompi tahanan KPK, kenapa warna oranye?
AG Kekasih Mario Dandy Mulai Dituntut Hari Ini, Diprediksikan Habis Saat sebelum Lebaran
3 jam yang lalu
Persidangan AG kekasih Mario Dandy meng ikuti batasan waktu yang ditetapkan Undang-Undang Mekanisme Peradilan Pidana Anak.
Upah Karyawan IKN Nunggak, Anggota DPR Ajukan pertanyaan Jokowi Lambat Keluarkan Perpres
4 jam yang lalu
Upah karyawan IKN nunggak beberapa bulan, Anggota DPR RI ajukan pertanyaan lambatnya Jokowi membuat Perpres.
AG Kekasih Mario Dandy Akan Dituntut Beskal Hari Ini
4 jam yang lalu
Sidang AG kekasih Mario Dandy ini hari untuk dengarkan tuntutan dari beskal.
Paling populer di Nasional
Puan Maharani Sebutkan PDIP Siap Jadi Tuan Rumah Tatap muka Konsolidasi Besar Dukungan Jokowi
21 jam yang lalu
Bekas Karyawan KPK Percaya Endar Priantoro Dikeluarkan Gara-Gara Kasus Formulasi E
19 jam yang lalu
Moeldoko Sampaikan PK Kasus KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Moeldoko Kembali, Kembali lagi Moeldoko
20 jam yang lalu
AHY sampai Moeldoko Angkat Berbicara Masalah Claim Bukti Baru di PK Kasus Kup Partai Demokrat
17 jam yang lalu
Mahfud Md Kira Beradu Surat Kapolri versus Ketua KPK Masalah Endar Priantoro Cuma Masalah Tehnis
23 jam yang lalu
22 jam yang lalu
Ini Argumen AHY Sangka Moeldoko Ingin Jegal Pencapresan Anies Baswedan
16 jam yang lalu
Ahli Nilai Konsolidasi Besar Susah Diwujudkan karena Kebentur Penetapan Capres-Cawapres
13 jam yang lalu
Pemerhati Sebutkan Konsolidasi Besar Untuk Temui Anies Baswedan
20 jam yang lalu
Endar Priantoro Adukan Firli Bahuri ke Dewas, Ini Kata Bekas Ketua Tempat Karyawan KPK
16 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Hary Tanoe Jumpai Prabowo di Kertanegara Sore Hari Ini
12 menit yang lalu
Mabes Polri Membuka Registrasi Akpol sampai Tamtama Mulai Hari Ini, Pastikan Tanpa Calo dan Gratis
17 menit yang lalu
Jokowi Ingin Pembaruan Rumah Gempa Cianjur Selesai Lebaran, tetapi di Lapangan Terganggu
27 menit yang lalu
KPK Sangkal Pencabutan Endar Priantoro Terkait Kasus Formulasi E
37 menit yang lalu
RUU Perampasan Asset Kurang Perkembangan, Ketua BEM Unpad: Kebutuhan DPR ke Mana?
38 menit yang lalu
Jokowi Dorong RUU Perampasan Asset Selekasnya Ditetapkan DPR
42 menit yang lalu
Kisah Hari Lahir Pegadaian Diperingati Setiap 1 April
47 menit yang lalu
6 Argumen PDIP Tolak Tim nasional Israel di Piala Dunia U-20, Hasto: Tidak Ada Mistis
1 jam yang lalu
Jokowi Claim Harga Bahan Dasar Turun Menjelang Lebaran 2023
1 jam yang lalu
Serba-Serbi Pemilikan Senjata Api Dito Mahendra: Tipe, Status, sampai Teror Pidana
1 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo
