PBB Berdialog masalah Hak Wanita dengan Taliban

    PBB Berdialog masalah Hak Wanita dengan Taliban

    Kepala sumbangan kemanusiaan PBB berkunjung Kabul pada Senin, 23 Januari 2023, dan mengusung permasalahan pengajaran wanita dan bekerja bersama dengan penjabat menteri luar negeri pemerintah Taliban, begitu pengakuan kementerian luar negeri Afghanistan.

    Pemerintah Taliban bulan kemarin memerintah LSM-LSM tidak untuk meluluskan mayoritas pegawai wanita untuk bekerja, membuat beberapa instansi kontribusi hentikan beberapa operasional mereka di tengah kritis kemanusian yang terjadi sepanjang musim dingin yang paling menakutkan.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Permasalahan Kemanusiaan Martin Griffiths mengusung rumor pengajaran dan tugas wanita dan bagaimana permasalahan ini memengaruhi operasional PBB.

    Bicara pada umumnya mengenai lawatan Griffith ke Afghanistan, jubir PBB Stephane Dujarric menjelaskan Griffith akan mengikutsertakan pemerintah Taliban “dengan pesan sama dengan yang sudah kami berikan semenjak awalnya mengenai pentingnya menggagalkan semua peraturan yang diterapkan” pada golongan wanita.

    Buat Gagasan Cemilan untuk Pasien Diabetes Team Mahasiswa Unair Capai Medali Emas

    Dia menjelaskan Griffiths akan “menggarisbawahi pesan jika sumbangan kemanusiaan tidak bisa diberi tanpa wanita.”

    Perjalanan Griffiths susul lawatan ke Afghanistan minggu kemarin oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Amina Mohammed, yang berikan teguran ke beberapa penjabat Taliban di Kabul dan kota selatan Kandahar atas beberapa perintah pemerintah yang batasi golongan wanita terima tugas dan mengenyam pengajaran.

    Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, menjelaskan dia minta Griffiths untuk memberi info ke komune internasional mengenai “perolehan dan kesempatan-peluang” pemerintah Taliban seperti memberi amnesti umum ke beberapa bekas oposisi dan tidak cuma beberapa keluhan dan beberapa kekurangan.”

    Kementerian luar negeri mengatakan jika Griffiths mengaku keamanan sudah lebih baik di negeri itu, yang sudah berpuluh-puluh tahun alami peperangan saat sebelum Taliban menggantikan pemerintah saat pasukan asing diambil mundur pada 2021.

    Tidak ada pemerintah asing yang sah mengaku pemerintah Taliban semenjak barisan ini ambil kekuasaan. Beberapa diplomat asing menjelaskan harus ada peralihan arah mengenai hak-hak wanita. Banyak negara yang mengatakan kekuatiran besarnya karena beberapa anak wanita dan wanita di atas umur 12 tahun dilarang masuk sekolah atau kampus.

    Implementasi ancaman-sanksi dan pemangkasan kontribusi pembangunan sudah mengakibatkan negara tersebut jatuh dalam kritis ekonomi yang membuat lebih dari setengah komunitas tergantung pada sumbangan kemanusiaan, yang diperuntukkan untuk penuhi keperluan-kebutuhan menekan.

    Kementerian Pengajaran Tinggi yang diatur Taliban larang kampus swasta di Afghanistan meluluskan pelajar wanita ikuti ujian masuk

    SMA Labschool Jakarta kembali pergi ke Amerika Serikat untuk persaingan internasional Harvard Mode United Nations (HMUN) di tahun ini.

    Banyak masyarakat Afghanistan tidak sanggup beli bahan bakar untuk menghangatkan beberapa rumah pada suhu jauh di bawah titik beku.

    PBB dalam laporannya menyebutkan penanaman opium di Myanmar naik 33 % pada tahun kemarin

    PBB meramalkan kemajuan ekonomi global melamban dari sekitaran 3,0 % pada 2022 jadi 1,9 % pada 2023

    Teritori Asia-Pasifik alami kemerosotan di dalam meraih sasaran ketahanan pangan.

    Menurut UNODC, perang Ukraina beresiko tingkatkan jumlah korban perdagangan manusia.

    Perwakilan tinggi Koalisi Peradaban PBB Miguel Angel Moratinos menyumpah pembakaran Al Quran oleh berlebihanis sayap kanan Swedia

    PBB mohon maaf atas tersebarnya photo beberapa staff di muka bendera Taliban di Afghanistan.

    Mesin bensin supercar Mada 9 bikinan pemerintahan Taliban Afganistan disebutkan bisa ditukar dengan powertrain listrik pada versus produksi kelak.

     

    error: Content is protected !!