Mahfud Md Ungkapkan Adanya kemungkinan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bukan Uang Negara

    Mahfud Md Ungkapkan Adanya kemungkinan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bukan Uang Negara

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan ada kemungkinan transaksi bisnis menyangsikan di Kementrian Keuangan yang banyaknya capai Rp 349 triliun bukan uang negara. Disamping itu, Mahfud menyebutkan transaksi bisnis menyangsikan itu ada juga adanya kemungkinan tidak hanya dilaksanakan oleh karyawan Kementerian Keuangan.

    “Satu kali lagi, itu tidak selamanya terkait dengan karyawan di Kementerian Keuangan. Itu kemungkinan yang ngirim siapa ke siapa, dan sebagainya, dan itu kemungkinan bukan uang negara,” tutur Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.

    Terbaru Usaha: 18 Ribu Ton Daging Kerbau Import Datang, Potongan harga 20 % Tol Hutama Kreasi

    Ramadan 2023 Kapolda Metro Meminta Masyarakat Tidak Konvoi Saat SOTR

    Selanjutnya Mahfud menyangka transaksi bisnis menyangsikan di Kementerian Keuangan itu ialah hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Disamping itu, Mahfud menyangka ada faksi luar yang terturut dalam TPPU tersebut.

    Mahfud menyebutkan modus TPPU yang terjadi adanya kemungkinan memakai modus beberapa perusahaan atas nama keluarga dan pemilikan asset barang bergerak atau tidak bergerak atas nama faksi lain.

    Disamping itu, TPPU diperhitungkan dilaksanakan membuat perusahaan cangkang dan mengurus hasil kejahatan sebagai usaha supaya keuntungan hasil operasional perusahaan itu jadi syah, selanjutnya memakai rekening atas nama seseorang untuk simpan hasil kejahatan.

    Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu

    “Maka janganlah secara langsung beranggapan ‘wah, Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 triliun, tidak! Ini transaksi bisnis menyangsikan dan banyak mengikutsertakan orang luar, orang yang punyai sentuhan-sentuhan dengan, kemungkinan, orang Kementerian Keuangan,” kata Mahfud.

    Mahfud menyebutkan telah sampaikan laporan hasil analitis (LHA) masalah TPPU ini ke Menteri Sri Mulyani dan Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) untuk dilakukan tindakan. Mahfud menyebutkan PPATK nanti akan memberikan laporan ke Sri Mulyani bila ada karyawan di lingkungan Kemenkeu dalam jumlah tidak betul.

    “Jika kelak dari laporan pencucian uang itu diketemukan bukti tindak pidana, karena itu LHA itu akan dilakukan tindakan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana . Maka, kelak Kementerian Keuangan akan tindak lanjuti,” kata Mahfud.

    Awalnya, Mahfud Md menyebutkan laporan transaksi bisnis menyangsikan di Kemenkeu telah ada semenjak 2009 dan banyaknya capai 168 laporan dengan mengikutsertakan 460 orang di kementerian itu.

    Menurut Mahfud semenjak 2009 Kemenkeu telah alami 4x penggantian menteri. Beberapa menteri itu, menurut Mahfud, kemungkinan tidak tindak lanjuti laporan itu karena repot.

    “Saya benar-benar hormat dan respek pada Bu Sri Mulyani yang demikian luar biasa untuk bersihkan itu, telah lama ambil beberapa tindakan cepat. Tetapi menimbun sekitar itu karena bukan Sri Mulyani, itu mengganti menteri telah 4 kali, kan semenjak tahun 2009 tidak bergerak dan Kedirjenan baru memberikan laporan jika diundang,” tutur Mahfud.

    Mahfud menyangka macetnya laporan itu karena beberapa Direktur Jenderal di Kemenkeu tidak memberikan laporan ke atasannya masalah sangkaan transaksi bisnis menyangsikan itu. Mereka, kata Mahfud, kemungkinan memandang transaksi bisnis menyangsikan itu sebagai kasus kecil dan tidak memiliki masalah.

    “Rupanya jika dipandang tidak ada permasalahan, saat ini ada permasalahan. Tidak apapun, saya anggap kita harus menolong Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani sedang menuntaskan itu,” kata Mahfud.

    Kata Nurul Ghufron Selesai Dicheck Dewas KPK Masalah Penghentian Endar Priantoro

    12 menit yang lalu

    Artikel Berkaitan

    Terbaru Usaha: 18 Ribu Ton Daging Kerbau Import Datang, Potongan harga 20 % Tol Hutama Kreasi

    Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu

    Persiapan Operasi Kereta Cepat Ditanyakan

    Menunggu Keberadaan Satuan tugas Transaksi bisnis Ganjil

    Sri Mulyani Bandingkan Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun dengan Versus Mahfud MD

    Paling populer: Data Sri Mulyani dan Mahfud MD masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T Rupanya Sama, Berhati-hati Waktu Memakai QRIS

    Referensi Informasi

    BREAKING NEWS: Vonis Banding Ferdy Sambo, Masih tetap Hukuman Mati

    24 menit yang lalu

    BREAKING NEWS: Vonis Banding Ferdy Sambo, Masih tetap Hukuman Mati

    34 menit yang lalu

    Ruang Kepala BTP Semarang Disegel Saat OTT KPK

    1 jam yang lalu

    Polri Gelar Operasi Ketupat 2023 Temui Arus Mudik, Ikutsertakan 148.261 Personil Kombinasi

    2 jam yang lalu

    Pengasuh Pesantren di Tangkai Setubuhi 17 Santri, Polisi: Dilaksanakan Semenjak 2019

    4 jam yang lalu

    Dewas KPK Panggil Firli Bahuri Cs masalah Pengaduan Pelanggaran Etik, Alex: Kami Siap untuk Dimintai keterangan

    4 jam yang lalu

    Bukti Terbaru masalah OTT KPK di Lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah

    6 jam yang lalu

    PPKM Telah Ditarik, Anggota DPR Meminta Persyaratan Perjalanan Tidak Dipersulit

    7 jam yang lalu

    OTT KPK di Semarang dan Jakarta Terkait Suap Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah

    16 jam yang lalu

    Mahfud Md Emoh Tanggapi Sangkaan Pembocoran Document KPK oleh Firli Bahuri

    17 jam yang lalu

    Terbaru Usaha: 18 Ribu Ton Daging Kerbau Import Datang, Potongan harga 20 % Tol Hutama Kreasi

    58 menit yang lalu

    Beberapa berita terbaru ekonomi dan usaha sampai Rabu siang 12 April 2023 diawali dari kehadiran 18.000 ton daging kerbau beku import

    Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu

    2 jam yang lalu

    Bagaimana tangapan Komisi III DPR RI masalah saran Mahfud MD yang hendak membuat satuan tugas untuk mencari transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun.

    Persiapan Operasi Kereta Cepat Ditanyakan

    2 jam yang lalu

    4 bulan mendekati tenggat operasionalisasi, pola operasi dan perawatan kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda.

    Menunggu Keberadaan Satuan tugas Transaksi bisnis Ganjil

    3 jam yang lalu

    Beberapa transaksi bisnis ganjil yang diketemukan oleh Mahfud MD ramai dibicarakan masyarakat luas.

    Sri Mulyani Bandingkan Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun dengan Versus Mahfud MD

    3 jam yang lalu

    Sri Mulyani memperbandingkan data transaksi bisnis menyangsikan di Kemenkeu Rp 349 triliun kepunyaannya sama yang dikatakan Mahfud MD.

    Paling populer: Data Sri Mulyani dan Mahfud MD masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T Rupanya Sama, Berhati-hati Waktu Memakai QRIS

    7 jam yang lalu

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan data Kemenkeu dan data Mahfud MD masalah transaksi bisnis menyangsikan atau transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun.

    Bersinergi Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

    15 jam yang lalu

    Semuanya orang harus memiliki frekwensi yang serupa untuk meminimalisasi persoalan.

    Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Sri Mulyani: Sama dengan Mahdfud MD, Berbeda Presentasinya

    16 jam yang lalu

    Sri Mulyani menerangkan jika data Kemenkeu masalah transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun sama yang dikatakan Mahfud MD.

    Anggota DPR Ragukan Satuan tugas yang Dibuat Mahfud Md: Banyak Satuan tugas Ujungnya Masuk Laut

    17 jam yang lalu

    Mahfud Md menjelaskan akan membuat satuan tugas yang hendak menyelidik penemuan transaksi bisnis menyangsikan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

    Mahfud Md Emoh Tanggapi Sangkaan Pembocoran Document KPK oleh Firli Bahuri

    18 jam yang lalu

    Mahfud Md cuma sedikit memberi komentar, lalu langsung keluar dari lokasi pertemuan jurnalis.

    Paling populer di Nasional

    7 Point Pengakuan Anas Urbaningrum sesudah Bebas dari Lapas Sukamiskin

    3 jam yang lalu

    Deretan Respon Selesai Anas Urbaningrum Bebas, dari Besar Pasek Suardika sampai AHY

    5 jam yang lalu

    Bukti Terbaru masalah OTT KPK di Lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah

    6 jam yang lalu

    Dewas KPK Mulai Melangsungkan Pemeriksaan pada Firli Bahuri Cs Esok

    21 jam yang lalu

    KPK Sita Gepokan Uang Rupiah dan Asing saat OTT di Semarang dan Jakarta

    15 jam yang lalu

     

    18 jam yang lalu

    Pengasuh Pesantren di Kabupaten Tangkai Diamankan, Setubuhi 17 Santri

    23 jam yang lalu

    Anas Urbaningrum Singgung Orang yang Meramal Dianya Mati Membusuk di Penjara

    20 jam yang lalu

    Anas Urbaningrum Berbicara Scenario yang Membuat Masuk Penjara

    15 jam yang lalu

    Anas Urbaningrum: Jika Ada yang Berasa Termusuhi, Itu Resiko Perjuangan Keadilan

    21 jam yang lalu

    Terbaru di Nasional

    Kata Nurul Ghufron Selesai Dicheck Dewas KPK Masalah Penghentian Endar Priantoro

    12 menit yang lalu

    BREAKING NEWS: Vonis Banding Ferdy Sambo, Masih tetap Hukuman Mati

    35 menit yang lalu

    2 Pegawai PT HM Sampoerna Sampaikan Tuntutan Selesai Dikeluarkan Secara Sepihak

    45 menit yang lalu

    Mendag Dorong Investor Bina Penyuplai Lokal

    1 jam yang lalu

    Ruang Kepala BTP Semarang Disegel Saat OTT KPK

    1 jam yang lalu

    Mendag Evaluasi JakCloth Ramadan 2023

    1 jam yang lalu

    Profile Menteri ESDM Bijakin Tasrif, Diketemukan Bocor Document KPK di Kementeriannya

    2 jam yang lalu

    Nurul Ghufron dan Alexander Marwata Datang di Kantor Dewas KPK untuk Verifikasi Kasus Endar Priantoro

    2 jam yang lalu

    Gelar Sidang Vonis Banding Ferdy Sambo Cs, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dijaga Ketat

    2 jam yang lalu

    Evaluasi Pasar Murah, Mendag: Warga Gampang Dapat Bapok

    2 jam yang lalu

    Info

    Jaringan Media

    Media Sosial

    Ambil Program Tempo

     

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan ada kemungkinan transaksi bisnis menyangsikan di Kementrian Keuangan yang banyaknya capai Rp 349 triliun bukan uang negara. Disamping itu, Mahfud menyebutkan transaksi bisnis menyangsikan itu ada juga adanya kemungkinan tidak hanya dilaksanakan oleh karyawan Kementerian Keuangan.

    “Satu kali lagi, itu tidak selamanya terkait dengan karyawan di Kementerian Keuangan. Itu kemungkinan yang ngirim siapa ke siapa, dan sebagainya, dan itu kemungkinan bukan uang negara,” tutur Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.

    Terbaru Usaha: 18 Ribu Ton Daging Kerbau Import Datang, Potongan harga 20 % Tol Hutama Kreasi

    Selanjutnya Mahfud menyangka transaksi bisnis menyangsikan di Kementerian Keuangan itu ialah hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Disamping itu, Mahfud menyangka ada faksi luar yang terturut dalam TPPU tersebut.

    Mahfud menyebutkan modus TPPU yang terjadi adanya kemungkinan memakai modus beberapa perusahaan atas nama keluarga dan pemilikan asset barang bergerak atau tidak bergerak atas nama faksi lain.

    Disamping itu, TPPU diperhitungkan dilaksanakan membuat perusahaan cangkang dan mengurus hasil kejahatan sebagai usaha supaya keuntungan hasil operasional perusahaan itu jadi syah, selanjutnya memakai rekening atas nama seseorang untuk simpan hasil kejahatan.

    Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu

    “Maka janganlah secara langsung beranggapan ‘wah, Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 triliun, tidak! Ini transaksi bisnis menyangsikan dan banyak mengikutsertakan orang luar, orang yang punyai sentuhan-sentuhan dengan, kemungkinan, orang Kementerian Keuangan,” kata Mahfud.

    Mahfud menyebutkan telah sampaikan laporan hasil analitis (LHA) masalah TPPU ini ke Menteri Sri Mulyani dan Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) untuk dilakukan tindakan. Mahfud menyebutkan PPATK nanti akan memberikan laporan ke Sri Mulyani bila ada karyawan di lingkungan Kemenkeu dalam jumlah tidak betul.

    “Jika kelak dari laporan pencucian uang itu diketemukan bukti tindak pidana, karena itu LHA itu akan dilakukan tindakan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana . Maka, kelak Kementerian Keuangan akan tindak lanjuti,” kata Mahfud.

    Awalnya, Mahfud Md menyebutkan laporan transaksi bisnis menyangsikan di Kemenkeu telah ada semenjak 2009 dan banyaknya capai 168 laporan dengan mengikutsertakan 460 orang di kementerian itu.

    Menurut Mahfud semenjak 2009 Kemenkeu telah alami 4x penggantian menteri. Beberapa menteri itu, menurut Mahfud, kemungkinan tidak tindak lanjuti laporan itu karena repot.

    “Saya benar-benar hormat dan respek pada Bu Sri Mulyani yang demikian luar biasa untuk bersihkan itu, telah lama ambil beberapa tindakan cepat. Tetapi menimbun sekitar itu karena bukan Sri Mulyani, itu mengganti menteri telah 4 kali, kan semenjak tahun 2009 tidak bergerak dan Kedirjenan baru memberikan laporan jika diundang,” tutur Mahfud.

    Mahfud menyangka macetnya laporan itu karena beberapa Direktur Jenderal di Kemenkeu tidak memberikan laporan ke atasannya masalah sangkaan transaksi bisnis menyangsikan itu. Mereka, kata Mahfud, kemungkinan memandang transaksi bisnis menyangsikan itu sebagai kasus kecil dan tidak memiliki masalah.

    “Rupanya jika dipandang tidak ada permasalahan, saat ini ada permasalahan. Tidak apapun, saya anggap kita harus menolong Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani sedang menuntaskan itu,” kata Mahfud.

    Kata Nurul Ghufron Selesai Dicheck Dewas KPK Masalah Penghentian Endar Priantoro

    12 menit yang lalu

    Artikel Berkaitan

    Terbaru Usaha: 18 Ribu Ton Daging Kerbau Import Datang, Potongan harga 20 % Tol Hutama Kreasi

    Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu

    Persiapan Operasi Kereta Cepat Ditanyakan

    Menunggu Keberadaan Satuan tugas Transaksi bisnis Ganjil

    Sri Mulyani Bandingkan Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun dengan Versus Mahfud MD

    Paling populer: Data Sri Mulyani dan Mahfud MD masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T Rupanya Sama, Berhati-hati Waktu Memakai QRIS

    Referensi Informasi

    BREAKING NEWS: Vonis Banding Ferdy Sambo, Masih tetap Hukuman Mati

    24 menit yang lalu

    BREAKING NEWS: Vonis Banding Ferdy Sambo, Masih tetap Hukuman Mati

    34 menit yang lalu

    Ruang Kepala BTP Semarang Disegel Saat OTT KPK

    1 jam yang lalu

    Polri Gelar Operasi Ketupat 2023 Temui Arus Mudik, Ikutsertakan 148.261 Personil Kombinasi

    2 jam yang lalu

    Pengasuh Pesantren di Tangkai Setubuhi 17 Santri, Polisi: Dilaksanakan Semenjak 2019

    4 jam yang lalu

    Dewas KPK Panggil Firli Bahuri Cs masalah Pengaduan Pelanggaran Etik, Alex: Kami Siap untuk Dimintai keterangan

    4 jam yang lalu

    Bukti Terbaru masalah OTT KPK di Lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah

    6 jam yang lalu

    PPKM Telah Ditarik, Anggota DPR Meminta Persyaratan Perjalanan Tidak Dipersulit

    7 jam yang lalu

    OTT KPK di Semarang dan Jakarta Terkait Suap Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah

    16 jam yang lalu

    Mahfud Md Emoh Tanggapi Sangkaan Pembocoran Document KPK oleh Firli Bahuri

    17 jam yang lalu

    Terbaru Usaha: 18 Ribu Ton Daging Kerbau Import Datang, Potongan harga 20 % Tol Hutama Kreasi

    58 menit yang lalu

    Beberapa berita terbaru ekonomi dan usaha sampai Rabu siang 12 April 2023 diawali dari kehadiran 18.000 ton daging kerbau beku import

    Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu

    2 jam yang lalu

    Bagaimana tangapan Komisi III DPR RI masalah saran Mahfud MD yang hendak membuat satuan tugas untuk mencari transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun.

    Persiapan Operasi Kereta Cepat Ditanyakan

    2 jam yang lalu

    4 bulan mendekati tenggat operasionalisasi, pola operasi dan perawatan kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda.

    Menunggu Keberadaan Satuan tugas Transaksi bisnis Ganjil

    3 jam yang lalu

    Beberapa transaksi bisnis ganjil yang diketemukan oleh Mahfud MD ramai dibicarakan masyarakat luas.

    Sri Mulyani Bandingkan Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun dengan Versus Mahfud MD

    3 jam yang lalu

    Sri Mulyani memperbandingkan data transaksi bisnis menyangsikan di Kemenkeu Rp 349 triliun kepunyaannya sama yang dikatakan Mahfud MD.

    Paling populer: Data Sri Mulyani dan Mahfud MD masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T Rupanya Sama, Berhati-hati Waktu Memakai QRIS

    7 jam yang lalu

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan data Kemenkeu dan data Mahfud MD masalah transaksi bisnis menyangsikan atau transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun.

    Bersinergi Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

    15 jam yang lalu

    Semuanya orang harus memiliki frekwensi yang serupa untuk meminimalisasi persoalan.

    Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Sri Mulyani: Sama dengan Mahdfud MD, Berbeda Presentasinya

    16 jam yang lalu

    Sri Mulyani menerangkan jika data Kemenkeu masalah transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun sama yang dikatakan Mahfud MD.

    Anggota DPR Ragukan Satuan tugas yang Dibuat Mahfud Md: Banyak Satuan tugas Ujungnya Masuk Laut

    17 jam yang lalu

    Mahfud Md menjelaskan akan membuat satuan tugas yang hendak menyelidik penemuan transaksi bisnis menyangsikan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

    Mahfud Md Emoh Tanggapi Sangkaan Pembocoran Document KPK oleh Firli Bahuri

    18 jam yang lalu

    Mahfud Md cuma sedikit memberi komentar, lalu langsung keluar dari lokasi pertemuan jurnalis.

    Paling populer di Nasional

    7 Point Pengakuan Anas Urbaningrum sesudah Bebas dari Lapas Sukamiskin

    3 jam yang lalu

    Deretan Respon Selesai Anas Urbaningrum Bebas, dari Besar Pasek Suardika sampai AHY

    5 jam yang lalu

    Bukti Terbaru masalah OTT KPK di Lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah

    6 jam yang lalu

    Dewas KPK Mulai Melangsungkan Pemeriksaan pada Firli Bahuri Cs Esok

    21 jam yang lalu

    KPK Sita Gepokan Uang Rupiah dan Asing saat OTT di Semarang dan Jakarta

    15 jam yang lalu

     

    18 jam yang lalu

    Pengasuh Pesantren di Kabupaten Tangkai Diamankan, Setubuhi 17 Santri

    23 jam yang lalu

    Anas Urbaningrum Singgung Orang yang Meramal Dianya Mati Membusuk di Penjara

    20 jam yang lalu

    Anas Urbaningrum Berbicara Scenario yang Membuat Masuk Penjara

    15 jam yang lalu

    Anas Urbaningrum: Jika Ada yang Berasa Termusuhi, Itu Resiko Perjuangan Keadilan

    21 jam yang lalu

    Terbaru di Nasional

    Kata Nurul Ghufron Selesai Dicheck Dewas KPK Masalah Penghentian Endar Priantoro

    12 menit yang lalu

    BREAKING NEWS: Vonis Banding Ferdy Sambo, Masih tetap Hukuman Mati

    35 menit yang lalu

    2 Pegawai PT HM Sampoerna Sampaikan Tuntutan Selesai Dikeluarkan Secara Sepihak

    45 menit yang lalu

    Mendag Dorong Investor Bina Penyuplai Lokal

    1 jam yang lalu

    Ruang Kepala BTP Semarang Disegel Saat OTT KPK

    1 jam yang lalu

    Mendag Evaluasi JakCloth Ramadan 2023

    1 jam yang lalu

    Profile Menteri ESDM Bijakin Tasrif, Diketemukan Bocor Document KPK di Kementeriannya

    2 jam yang lalu

    Nurul Ghufron dan Alexander Marwata Datang di Kantor Dewas KPK untuk Verifikasi Kasus Endar Priantoro

    2 jam yang lalu

    Gelar Sidang Vonis Banding Ferdy Sambo Cs, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dijaga Ketat

    2 jam yang lalu

    Evaluasi Pasar Murah, Mendag: Warga Gampang Dapat Bapok

    2 jam yang lalu

    Info

    Jaringan Media

    Media Sosial

    Ambil Program Tempo

     

    error: Content is protected !!