Ketua Pengurus Harian Yayasan Instansi Customer Indonesia atau YLKI Ikhlas Kekal menjelaskan penangguhan gagasan peningkatan cukai rokok bisa berpengaruh jelek pada program Agunan Kesehatan Nasional atau JKN yang diadakan Tubuh Pelaksana Agunan Sosial atau BPJS Kesehatan.
“Penangguhan itu akan menyebabkan performa BPJS Kesehatan akan makin ‘bleeding’ dari segi keuangan,” kata Ikhlas lewat pesan tercatat yang diterima di Jakarta, Sabtu, 3 November 2018.
Menurut Ikhlas, data memperlihatkan konsumsi rokok di tengah-tengah warga lebih dari 35 % keseluruhan komunitas menjadi satu diantara penyebab khusus beragam penyakit katastropik. “Katastropik sebagai tipe penyakit yang paling memperberat performa keuangan BPJS Kesehatan,” katanya.
Ikhlas menyangka penangguhan gagasan peningkatan cukai rokok berdasar belakang kebutuhan politik periode pendek. Jika itu yang terjadi, karena itu kebutuhan kesehatan warga sudah dipertaruhkan.
Ikhlas memandang penangguhan gagasan peningkatan cukai rokok itu satu hal yang ironi dan paradoks karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai yang sudah diganti lewat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memercayakan peningkatan cukai rokok sampai 57 %. “Penangguhan gagasan peningkatan cukai itu ialah wujud peraturan yang antiregulasi,” katanya.
Rapat Cabinet pada Jumat, 2 November 2018 memilih tidak ada peningkatan cukai rokok pada 2019 sekalian tunda peringkasan biaya cukai tembakau seperti tercantum pada Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 mengenai Biaya Cukai Hasil Tembakau.
Presiden Jokowi sah umumkan distopnya PPKM. “Penggunaan masker di keramaian dan ruangan tertutup tetap harus diteruskan,” ucapnya.
Informasi terbaru ekonomi dan usaha sampai Selasa sore 3 Januari 2023, diawali dari KSPSI yang menyebutkan Presiden Jokowi mengkhianati konstitusi.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menemani Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kegiatan Pasar Tanah Abang.
Presiden Federasi Serikat Karyawan Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjelaskan isi Perpu Cipta Kerja benar-benar berlainan dengan draft yang faksinya usulkan ke pemerintahan.
Perpu Cipta Kerja yang sudah diberi tanda tangan Jokowi sudah memetik kontroversi dalam negeri. Apa yang disorot terutamanya
Selainnya menambahkan sarana lajur kereta di Stasiun Tanah Abang, Heru Budi menyarankan pembangunan stasiun baru untuk memuat penumpang.
Federasi Serikat Karyawan Semua Indonesia (KSPSI) akan lakukan tindakan bersama Koalisi Tindakan Sejuta Pekerja untuk menampik Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau dikenali Perpu Cipta Kerja.
Informasi terbaru usaha pada siang hari ini diawali dari KSPSI yang menyebutkan Presiden Jokowi mengkhianati konstitusi karena menandatangani Perpu Cipta Kerja.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan bujet yang diperlukan untuk pembangunan ITF Sunter Rp5,2 triliun. Walau sudah mendapatkan PMD sekitaran Rp550 miliar, dia mengharap Jakpro selekasnya mewujudkan project yang disentil Presiden Jokowi.
Support Agum Gumelar ke Heru Budi Hartono tidak mencengangkan. Heru Budi sebagai orang dekat Jokowi. Adapun Agum ialah penunjang kuat Jokowi.
